Opini Tajuk Rencana

Tajuk rencana atau editorial adalah opini berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, atau kontroversial yang sedang menjadi pembicaraan pada saat surat kabar itu diterbitkan. Opini yang ditulis pihak redaksi diasumsikan mewakili redaksi sekaligus mencerminkan pendapat dan sikap resmi media yang bersangkutan.

       Opini tajuk rencana pada judul pembahasan maksudnya adalah opini redaksi dalam tajuk rencana tersebut. Opini redaksi ini adalah simpulan redaksi terhadap permasalahan yang diangkat dalam tajuk rencana, atau jalan keluar yang ditawarkan terhadap permasalahan yang dibahas dalam tajuk rencana.  Opini redaksi ini biasanya terletak pada bagian akhir dari tajuk rencana.

Contoh tajuk rencana

(1)Tajuk Rencana Kompas

     Rabu, 12 Januari 2011

Kritik atas Kebohongan Publik

       Keresahan sejumlah tokoh agama mengawali tahun 2011 bukan tanpa alasan. Mereka menyuarakan keresahan umat. Seruannya jelas, pemerintah melakukan kebohongan-kebohongan publik. Kekuasaan atas nama rakyat dikelola tidak terutama untuk kebaikan bersama. Kebohongan dilakukan oleh eksekutif, yudikatif, dan legislatif—tiga lembaga negara demokratis.

       Peristiwa aktual-heboh pelantikan terdakwa kasus korupsi Wali Kota Tomohon, Jefferson Rumajar, dan penanganan terdakwa kasus mafia pajak, Gayus Tambunan, sekadar contoh. Legalitas pelantikan berbenturan dengan rasa keadilan publik. Kasus pelesir Gayus ke Bali, Makau, dan entah ke mana lagi mungkin hanya penyimpangan kasus raksasa masalah mafia pajak. Dua contoh di atas merupakan puncak gunung es sikap dasar tidak jujur, tertutup, praksis politis yang menafikan kebaikan bersama sebagai acuan berpolitik. Media massa sudah nyinyir menyampaikan praksis kebohongan yang seolah-olah majal berhadapan dengan kerasnya batu karang nafsu berkuasa.

       Begitu liat-rakusnya kekuasaan sampai kebenaran yang menyangkut data pun dinafikan. Kebohongan demi kebohongan dilakukan tanpa sadar sebagai bagian dari praksis kekuasaan tidak prorakyat. Jati diri sosiologi praktis para tokoh agama adalah menyuarakan seruan keresahan dan keprihatinan umat. Kita tangkap dalam ranah itulah kritik atas kebohongan publik para tokoh agama.

       Kritik atas kebohongan niscaya disampaikan semata- mata karena rasa memiliki atas masa depan negeri bangsa ini. Seruan mereka tidak dengan maksud mengajak berevolusi, tetapi menyuarakan nurani etis-moralistis. Mereka pun tidak bermaksud membakar semangat revolusioner, tetapi penyadaran bersama tentang gawatnya keadaan. Suara kenabian mengajak laku otokritik, bersama-sama melakukan evaluasi dan refleksi. Kekuasaan atas mandat rakyat perlu dikelola untuk bersama-sama maju.

(2) Kompas     Selasa, 14 Februari 2006

         TAJUK RENCANA

Sulitnya Mencari Kerja

       Gambaran seperti itulah yang kita lihat hari-hari terakhir ini. Ribuan orang rela berdesak-desakan untuk bisa mendaftarkan diri dan mengikuti ujian menjadi PNS. Di sekeliling kita sekarang ini begitu banyak orang yang belum mendapatkan pekerjaan. Di sektor formal, orang yang menganggur jumlahnya lebih dari 10 juta orang. Sementara jika dihitung dengan yang setengah menganggur, angkanya melebihi 40 juta orang. Dengan kondisi seperti itu, tidak usah heran apabila orang berlomba untuk mendapatkan pekerjaan. Berbagai upaya ditempuh untuk bisa mendapatkan pekerjaan, apa pun bentuk pekerjaan itu.

Pertanyaannya, apakah kita menyadari kenyataan itu dan sama-sama berupaya untuk menyelesaikan persoalan pengangguran ini? Ternyata tidak. Seorang pejabat tinggi yang menangani masalah ketenagakerjaan secara gamblang menggambarkan ketidakpedulian kita itu. Ukurannya sederhana saja, yakni soal upah minimum yang setiap tahun kita selalu ributkan. Tarik ulur dalam penetapan upah minimum, entah untuk provinsi maupun regional, sesungguhnya hanya ribut-ribut antarorang yang sudah mendapatkan pekerjaan dan mereka itu hanya ingin memperoleh kenikmatan lebih.

       Hasil yang dicapai tidak ada urusan dengan jutaan orang yang belum mendapatkan pekerjaan. Bahkan semakin tinggi upah minimum itu ditetapkan, semakin kecil peluang dari mereka yang ingin mendapatkan pekerjaan untuk mendapatkan kesempatan. Keadaan makin diperparah dengan peraturan perundang-undangan yang begitu kaku. Bahkan ironisnya, pembuat undang-undang tidak memahami secara benar, dalam kondisi seperti apa warga bangsanya berada.

       Kita berasumsi bahwa bangsa ini dipenuhi oleh orang-orang yang terdidik dan memiliki keterampilan. Akibatnya, arah kebijakan pembangunan industrinya ditetapkan tinggi-tinggi. Padahal kenyataannya, sebagian besar bangsa ini adalah orang-orang yang tidak terampil, tidak memiliki keahlian yang khusus.

       Kesalahan dalam melakukan identifikasi akibatnya menjadi sangat fatal. Arah pengembangan pembangunan tidak sesuai dengan keinginan kita untuk menampung lebih banyak lapangan kerja. Sepanjang orientasi kita tidak pernah berubah, jangan heran masalah pengangguran sulit untuk bisa diselesaikan. Pembukaan kesempatan kerja bagi calon pegawai negeri sipil seperti sekarang ini hanyalah permen untuk menyenangkan hati, bukan menyelesaikan persoalan.

Opini kedua tajuk rencana di atas adalah bagian paragraf yang hurufnya dimiringkan.

Artikel Terkait: